Menkumham minta tim kuasa hukum Ahok mengklarifikasi kasus penyadapan

2019
05/21
06:13

威尼斯平台登录/ 国际/ Menkumham minta tim kuasa hukum Ahok mengklarifikasi kasus penyadapan

2017年2月2日下午2:54发布
2017年2月2日下午2:54更新

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan pers soal dugaan penyadapan percakapan telepon dirinya dengan Ketum MUI KH Ma'ruf Amin di Wisma Proklamasi,Jakarta,Rabu(1/2)。 Foto oleh Widodo S. Jusuf / ANTARA

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan pers soal dugaan penyadapan percakapan telepon dirinya dengan Ketum MUI KH Ma'ruf Amin di Wisma Proklamasi,Jakarta,Rabu(1/2)。 Foto oleh Widodo S. Jusuf / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan pemerintah tidak pernah menyadap telepon milik mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono。

“Pemerintah kita jamin tidak akan mau melakukan intervensi seperti penyadapan,”kata Yasonna di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri tentang Hukum dan Keamanan antara Indonesia dan Australia di Jakarta,Kamis 2 Februari 2017。

Menurut Laoly,penyadapan hanya dibenarkan dalam penyelidikan kasus hukum oleh Kepolisian,Kejaksaan,dan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)。 Karena itu pemerintah tidak akan melanggar ketentuan ini。

Ia meminta tim kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki“Ahok”Tjahaja Purnama untuk mengklarifikasi kasus penyadapan ini。 Karena dari merekalah polemik penyadapan ini bergulir。

“Saya kira pengacaranya perlu ditanya,kan justru diberitakan di media sebelumnya mungkin itu yang dikutip pengacaranya,”kata Yasonna。

Polemik penyadapan bermula dari sidang dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki“Ahok”Tjahaja Purnama yang digelar di Kementerian Pertanian pada Selasa,31 Januari。

Saat itu sidang menghadirkan Ketua MUI Ma'ruf Amin untuk dimintai keterangan mengenai proses keluarnya pernyataan keagamaan MUI yang menyatakan pidato Ahok tentang Surah Al Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka menista agama。

Dalam persidangan,tim kuasa hukum Ahok menanyakan soal pertemuan Ma'ruf dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni di kantor PBNU pada Oktober lalu。

Tak hanya itu,mereka juga menyinggung soal telepon dari mantan Presiden SBY kepada Ma'ruf Amin yang diduga meminta supaya Agus-Sylvi diterima dan sekaligus menerbitan fatwa tentang Ahok。

Saat Ma'ruf membantah tudingan tersebut,tim kuasa hukum Ahok kemudian mengatakan kalau mereka memegang bukti percakapan telepon SBY dan Ma'ruf。 Percakapan telepon inilah yang membuat SBY berang。

Dalam konferensi pers yang digelar kemarin,SBY menuing ada pihak yang telah menyadap teleponnya。 Ia pun meminta kepada penegak hukum untuk mengusut kasus ini hingga tuntas。 -dengan laporan ANTARA / Rappler.com

免责声明:本文来自威尼斯平台登录新闻客户端自媒体,不代表威尼斯平台登录的观点和立场。