Kasus korupsi e-KTP,KPK panggil mantan Ketua DPR

2019
05/21
01:03

威尼斯平台登录/ 国际/ Kasus korupsi e-KTP,KPK panggil mantan Ketua DPR

2017年2月3日上午10:44发布
2017年2月3日下午1:45更新

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan(kanan),Laode M Syarif(tengah)dan jubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan(OTT)di Gedung KPK,Jakarta,Kamis(26/1)。 Foto oleh Wahyu Putro / ANTARA

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan(kanan),Laode M Syarif(tengah)dan jubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan(OTT)di Gedung KPK,Jakarta,Kamis(26/1)。 Foto oleh Wahyu Putro / ANTARA

雅加达,印度尼西亚(更新) - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat(DPR)Ade Komarudin hari ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP di Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)。

Ade Komarudin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto。 Ia tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung masuk untuk menjalani pemeriksaan。 Pada saat yang sama,KPK juga memeriksa anggota DPR dari Fraksi Golkar periode 2009-2014 Chairuman Harahap。

Chairuman juga akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama。 “Ya ada yang mau diperiksa,”kata Chairuman yang pernah menjabat Ketua Komisi II DPR,begitu tiba di gedung KPK,Jumat 3 Februari 2017。

Selain Ade Komarudin dan Chairuman Harahap,KPK juga memeriksa Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly。 Yasonna pernah duduk sebagai anggota DPR RI di Komisi II periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP)。

Seperti Ade Komarudin,Yasonna H Laoly pun akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto。 “Yang bersangkutan diperika sebagai saksi dengan tersangka Sugiharto,”kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta,Jumat。

Saat ini KPK telah memeriksa lebih dari 250 saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP。 Komisi antirasuah juga telah menetapkan dua orang sebagai tersangka,yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto。

Irman diduga menggelembungkan harga dengan memanfaatkan kewenangannya sebagai Kuasa Pembuat Anggaran(KPA)。 Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP),kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp2,3 triliun。

Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP。 -dengan laporan ANTARA / Rappler.com

免责声明:本文来自威尼斯平台登录新闻客户端自媒体,不代表威尼斯平台登录的观点和立场。