KPK tetapkan Atase Imigrasi di KBRI吉隆坡sebagai tersangka pungli

2019
05/21
02:16

威尼斯平台登录/ 国际/ KPK tetapkan Atase Imigrasi di KBRI吉隆坡sebagai tersangka pungli

2017年2月8日上午10:12发布
更新时间:2017年2月8日上午10:13

PUNGLI。 Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)menetapkan Atase Imigrasi,Dwi Widodo sebagai tersangka kasus dugaan pungli untuk penerbitan paspor dan visa。 Uang suap yang dia terima mencapai Rp 1 miliar。 Foto diambil dari situs KBRI吉隆坡

PUNGLI。 Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)menetapkan Atase Imigrasi,Dwi Widodo sebagai tersangka kasus dugaan pungli untuk penerbitan paspor dan visa。 Uang suap yang dia terima mencapai Rp 1 miliar。 Foto diambil dari situs KBRI吉隆坡

印度尼西亚雅加达 - Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)menetapkan Atase Imigrasi di KBRI吉隆坡,Dwi Widodo,sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi suap dalam penerbitan paspor dan visa。 Dwi diduga menerima uang suap hingga Rp 1 miliar ketika menerbitkan paspor dengan metode“伸出”tahun 2016 dan“呼叫签证”tahun 2013-2016。

“Berdasarkan pengembangan penyelidikan,KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proses penerbitan paspor RI dengan metode伸出tahun 2016 dan proses penerbitan call visa tahun 2013-2016,”ujar juru bicara KPK,Febri Diansyah di Jakarta pada Selasa ,7 Februari。

Lalu,bagaimana cara Dwi memperoleh uang suap tersebut? Tersangka meminta pihak agen perusahaan atau makelar untuk memberikan sejumlah uang untuk membuat paspor bagi WNI yang tengah berada di Malaysia entah karena hilang atau rusak。 Tetapi,dia menerapkan tarif yang lebih mahal jika WNI ingin memperoleh paspor。

Sebagai imbalan sudah menerbitkan paspor,pihak agen yang menjadi kuasa atau penjamin warga negara asing harus mengirimkan uang ke rekeningnya karena telah membantu。 Febri menjelaskan pungli berupa pembuatan paspor yang rusak atau WNI bagi WNI di Malaysia dilakukan dengan dua cara。 Pertama,melalui mekanisme biasa di mana pemohon paspor datang langsung ke KBRI pada hari dan jam kerja。

Cara kedua,melalui mekanisme“伸出手”yaitu imigrasi KBRI mendatangi pemohon di lokasi yang berada di luar KBRI。 散文ini dilakukan di luar hari dan jam kerja。

“Terkait permohonan penerbitan叫签证杨membuat persetujuan bagi warga negara asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah印度尼西亚。 Dalam penerbitan签证ada beberapa negara yang termasuk kategori rawan,antara lain阿富汗,尼日利亚,Kamerun,巴基斯坦dan索马里yang harus mengajukan呼叫签证terlebih dahulu untuk bisa masuk ke印度尼西亚,“katanya。

Atas perbuatan itu Dwi disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi。 Pasal itu mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah yang bertentangan dengan kewajibannya。 Dwi terancam hukuman penjara最小4 tahun dan maksimal 20 tahun。 Dia juga terancam denda paling sedikit Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar。

Febri menjelaskan kasus ini terungkap dari inspeksi pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga anti korupsi Malaysia(MACC)di Kuala Lumpur terkait layanan pembuatan paspor dengan cara“reach out”dan“call visa”。 Selanjutnya,KPK menjalin kerja sama dengan MACC terkait perkara ini sejak 2016。

“KPK memiliki perhatian khusus dalam kasus ini mengingat salah satu pihak yang dirugikan adalah TKI。 Padahal,TKI memberikan sumbangan uang ke negara dari remitansi lebih dari Rp 80 triliun per tahun tapi terbebani dengan biaya dan pungli yang liar,“kata Febri。

Para calo pembuat paspor dengan metode“伸出”mendekati wilayah yang menjadi kantong-kantong TKI untuk membuat paspor dengan biaya lebih tinggi。 Kelebihannya dinikmati oleh oknum pejabat。

Dinonaktifkan

Sementara,usai ditetapkan sebagai tersangka,Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kemkum HAM,Agung Sampurno menjelaskan sudah menonaktifkan Dwi。

“Sejak awal Ditjen Imigrasi secara aktif membantu proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK dengan cara menonaktifkan DW,menarik ke Jakarta yang bersangkutan dan memasukan ke dalam daftar cegah sesuai permintaan KPK,”kata Agung。

Dia mengatakan biaya untuk pembuatan paspor dengan metode“伸出”sebesar Rp 355 ribu。 Namun,di luar negeri,biaya tersebut dikonversi ke kurs mata uang setempat。

Agung menjelaskan untuk mencegah aksi pungli serupa terulang,sistem penerbitan paspor dan visa di luar negeri sudah terkoneksi dengan sistem informasi berbasis elektronik milik Ditjen Imigrasi di 30 perwakilan Indonesia di luar negeri。 Sistem itu mampu memantau secara online dan real time mengenai penerbitan dua dokumen itu。

“Proses pembayaran juga dilakukan melalui transfer bank di beberapa perwakilan untuk menghindari kontak langsung dengan petugas,”tutur dia。 - dengan laporan ANTARA / Rappler.com

免责声明:本文来自威尼斯平台登录新闻客户端自媒体,不代表威尼斯平台登录的观点和立场。